Dari Banjir Sampai Mafia Peradilan di Fit Proper Test Calon Hakim Agung

21-01-2013 / KOMISI III

Isu banjir Ibukota Jakarta menjadi perhatian anggota Komisi III DPR RI saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung. Indra, anggota Komisi III dari Fraksi PKS menyampaikan keprihatinan atas banjir yang berdasarkan laporan merupakan dampak dari pengurukan yang terjadi didaerah hulu untuk pengembangan perumahan mewah. Ia meminta pendapat kandidat apakah publik dapat melakukan perlawan hukum terhadap kebijakan masa lalu yang tersebut.

"Pantai Indah Kapuk itu dahulunya adalah rawa, danau yang kemudian diuruk dan dibangun perumahan mewah. Dampak pengurukan di daerah hulu itu, sekarang kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dan Utara terkena imbas banjir. Bagaimana analisa kandidat, apakah publik bisa melakukan gugatan hukum karena jelas kebijakan masa lalu tersebut merugikan," ungkapnya saat mengajukan pertanyaan kepada kandidat Suhardjono di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/13).

Sementara itu masalah mafia peradilan menjadi sorotan anggota Komisi III dari Fraksi P3, Kurdi Mukri. "Saya minta kandidat menjelaskan kenapa mafia hukum, mafia pajak, mafia peradilan masih bisa eksis. Bagaimana  menghilangkan praktek yang jelas merusak tatanan peradilan kita?" tandas wakil rakyat yang pernah menjadi hakim ini.

Uji kepatutan dan kelayakan gelombang kedua bagi 12 calon hakim agung ini akan berlangsung sampai Rabu (23/1) nanti. Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edi mengaku belum puas dengan hasil fit and proper test 12 calon pada tahap pertama. Ia berharap pada gelombang kedua ini akan berhasil dijaring calon hakim agung yang lebih potensial.

"Dari 12 calon hakim agung yang sudah menjalani seleksi dua minggu lalu, saya perkirakan kita baru menemukan tiga calon yang layak jadi hakim agung. Semoga pada tahap ini kita berhasil memperoleh kandidat yang lebih baik,"  kata Tjatur kepada wartawan disela-sela acara. Publik menurutnya masih punya kesempatan untuk berperan dengan memberikan masukan terhadap rekam jejak para kandidat.

Berikut jadwal fit and proper test calon hakim agung gelombang kedua. Senin (21/1), Waty Suwarty - akademisi Universitas Indonusa Esa UnggulSuhardjono - Hakim Tinggi Makassar, Naommi Siahaan - Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, M. Jusran Thawab - Hakim Tinggi Jakarta, Irfan Fachruddin - Hakim Tinggi TUN Jakarta dan Is Sudaryono - Ketua Pengadilan Tinggi TUN Medan.

Selasa (22/1), Hamdi H - Hakim Tinggi Yogyakarta, Yacub Ginting - Hakim Tinggi Banjarmasin, Tumpak Situmorang - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi dan Margono - Hakim Tinggi Makassar. Selanjutnya Rabu (23/1), Sri Muryanto - Hakim Tinggi Mataram dan Sumardijatmo - Hakim Tinggi Pekanbaru. (iky), foto : eka hindra/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Dugaan Aborsi Libatkan Anggota Polda Aceh, Mangihut: Berdampak Serius terhadap Citra Polri
06-02-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, meminta agar kasus dugaan aborsi yang melibatkan seorang anggota Polda...
Tak Cukup Sebatas Sidang Etik, Pelanggaran Ipda YF Harus Diproses Hukum
06-02-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ipda YF, seorang perwira polisi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2023, menjadi sorotan warganet setelah diduga lakukan...
Bimantoro Wiyono: Harus Ada Reformasi Pendidikan Polri
06-02-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menekankan pentingnya reformasi pada tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terutama...
Prihatin, Widya Pratiwi Minta Pemberhentian Siswa di SPN Polda Jabar Ditinjau Ulang
06-02-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Widya Pratiwi, menyampaikan keprihatinannya terkait kasus pemberhentian seorang siswa dari Sekolah Polisi...